Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyambut baik hal tersebut, pasalnya BTN selama ini berperan sebagai salah satu bank pelaksana utama dalam program subsidi perumahan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pihaknya terus melakukan diskusi intensif dengan pemerintah, khususnya dengan Perumahan Kawasan Pemukiman dan tim terkait untuk mengimplementasikan kebijakan ini.
“Ya, kita kan terus intens diskusi dengan pemerintah ya dalam hal ini kemudian Perumahan Kawasan Pemukimam Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait) dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah), serta timnya, BTN, asosiasi juga terlibat, kita diskusi dan kita menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200 ribuan menjadi angka 800 ribuan,” kata Nixon saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Menurut Nixon, meskipun belum ada keputusan resmi, model pembiayaan untuk kenaikan kuota FLPP ini direncanakan dengan pola pembagian risiko 50:50 antara pemerintah dan likuiditas bank. Artinya, pemerintah akan menanggung separuh dari pembiayaan, sementara separuhnya lagi akan berasal dari likuiditas yang disediakan oleh bank, termasuk BTN.
“Nah, kan modelnya sih Ini masih belum diputus resmi ya. Modelnya nanti akan 50% pemerintah 50% likuiditasnya,” ujarnya.