wmhg.org – JAKARTA. Platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) telah memutuskan untuk segera menutup kantor mereka di Brasil.
Langkah ini diambil di tengah eskalasi konflik publik antara CEO X, Elon Musk, dan Hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes.
Latar Belakang Konflik
Ketegangan antara X dan Alexandre de Moraes bermula dari perintah hukum yang dikeluarkan oleh Hakim De Moraes, yang menuntut platform X untuk menghapus konten tertentu yang dianggap menyebarkan berita palsu dan pesan kebencian.
De Moraes menuduh bahwa konten tersebut diposting oleh milisi digital yang mendukung mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. Sebagai bentuk tekanan, De Moraes mengancam dengan perintah penahanan terhadap perwakilan hukum X di Brasil jika mereka tidak mematuhi perintah tersebut.
Dalam sebuah pengumuman yang diposting di platform X, kantor Urusan Pemerintah Global X mengungkapkan bahwa De Moraes telah mengeluarkan perintah hukum secara rahasia, yang disertai dengan ancaman denda harian sebesar 20.000 reais (sekitar US$3.653) serta perintah penahanan terhadap Rachel Nova Conceicao, perwakilan X di Brasil.
Meskipun X mengaku telah berupaya mematuhi perintah hukum Brasil, mereka akhirnya memutuskan untuk menutup kantor mereka di negara tersebut sebagai bentuk protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip kebebasan berbicara dan proses hukum yang adil.
Dampak Penutupan Kantor X
Penutupan kantor X di Brasil memiliki dampak yang signifikan, baik bagi perusahaan maupun pengguna di negara tersebut. Meskipun platform X tetap tersedia bagi warga Brasil, keputusan ini berpotensi mengurangi keterlibatan dan partisipasi pengguna di negara tersebut.
Selain itu, penutupan ini dapat mempengaruhi pendapatan X di Brasil, mengingat potensi kehilangan pendapatan yang diakui oleh Elon Musk dalam pernyataannya.
Baca Juga: JK Rowling dan Elon Musk Disebut dalam Gugatan Cyberbullying Imane Khelif
Respon dari Elon Musk
Elon Musk menyebutkan bahwa keputusan untuk menutup kantor di Brasil merupakan langkah yang sulit, namun diperlukan untuk menjaga integritas prinsip-prinsip perusahaan. Musk menegaskan bahwa pemenuhan tuntutan hukum yang dianggap tidak sah atau melanggar privasi tidak dapat diterima, meskipun ada risiko kehilangan pendapatan yang signifikan.
Keputusan X untuk menutup kantor mereka di Brasil juga mencerminkan ketegangan yang lebih luas terkait kebebasan berbicara di era digital.
Sementara Brasil, seperti Amerika Serikat, memiliki perlindungan kebebasan berbicara dalam konstitusinya, pemerintah Brasil memiliki wewenang yang lebih luas untuk melarang jenis-jenis pidato tertentu, seperti pidato kebencian.
Konflik ini menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan teknologi global dalam menavigasi perbedaan hukum dan kebijakan di berbagai negara.
Kasus ini mirip dengan situasi yang dihadapi X di negara lain seperti Turki, di mana perusahaan juga diminta untuk mematuhi perintah moderasi konten lokal. Namun, perbedaan dalam implementasi hukum dan tuntutan dapat menciptakan kesulitan tambahan bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional.