wmhg.org – TOKYO. Persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja di Jepang semakin meningkat. Populasi yang menyusut dan menua memaksa para pengusaha berebut mendapatkan talenta muda. Ini membuat tak banyak pelamar berminat jadi pegawai negeri sipil (PNS) di Negeri Sakura itu.
Melansir Bloomberg, Jumat (9/8), untuk meningkatkan daya tarik orang-orang bekerja di sektor publik, Otoritas Personalia Nasional mengusulkan gaji pokok bulanan rata-rata PNS di Jepang tahun ini naik sebesar 2,76%, kenaikan terbesar sejak tahun 1992. Total upah juga direkomendasikan naik sekitar 4,4%.
Menurut data otoritas itu per Maret 2024, jumlah pelamar lulusan baru untuk posisi tetap di sektor publik pada musim semi tahun ini mencapai level terendah sejak 2012.
Otoritas Personalia juga mengusulkan peningkatan substansial dalam gaji awal untuk pegawai negeri sipil nasional, sebuah indikasi bahwa persaingan untuk mendapatkan pegawai semakin memanas.
Gaji pekerja baru yang lulus dari universitas diusulkan naik 14,6%, naik dari kenaikan sebesar 6% pada pada tahun sebelumnya.
Presiden Otoritas Personalia Nasional Jepang, Yuko Kawamoto, mengatakan pemerintah saat ini mengahadapi tantangan untuk memastikna sumber daya manusia untuk pegawai negeri sipil nasional tetap. Sebab, semakin banyak orang muda yang meninggalkan dunia kerja dan jumlah pelamar untuk posisi administrasi menurun.
Kompensasi yang tepat sangat penting untuk menjamin sumber daya manusia yang unggul, dan kami sedang memperbarui sistem gaji dan meninjau secara komprehensif perlakuan terhadap karyawan,
Sementara itu, Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa penerapan rekomendasi otoritas tersebut dapat meningkatkan beban keuangan layanan berkelanjutan sekitar ¥382 miliar atau setara 41,3 triliun.
Pertumbuhan upah sektor publik di Jepang memang tertinggal dari sektor swasta. Dalam negosiasi upah tahun ini antara serikat pekerja dan pengusaha, beberapa pekerja sektor swasta memperoleh janji kenaikan gaji total sebesar 5,1%, dengan kenaikan gaji pokok sebesar 3,56%.
Pertumbuhan upah yang lebih lambat bagi PNS karena biaya layanan publik yang stagnan. Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida telah memperkenalkan beberapa langkah untuk menaikkan harga ini guna mengamankan dana untuk kenaikan gaji. Langkah-langkah tersebut mencakup revisi biaya layanan medis dan perawatan lansia.
Biaya tenaga kerja yang lebih tinggi di sektor publik telah stabil selama beberapa waktu. Laporan inflasi terbaru menunjukkan bahwa kenaikan harga layanan publik tetap sekitar 0% selama tiga tahun terakhir, meskipun kenaikan harga layanan umum berkisar di sekitar target Bank Jepang sebesar 2%.
Tekanan kenaikan upah karena biaya tenaga kerja yang lebih tinggi menyebar ke beberapa harga utilitas yang 'sangat stabil', kata Hiroshi Kawata, ekonom senior di Mizuho Research & Technologies.