wmhg.org – JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait fenomena bandara sepi di tengah masifnya pembangunan bandara di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Budi mengatakan setidaknya ada tiga alasan beberapa bandara dalam negeri masih sepi aktivitas penerbangan. Pertama, menurunyna ketersediaan pesawat yang beroperasi dari yang sebelumnya 700 pesawat sebelum covid-19, menjadi sekitar 420 pesawat.
Setelah kita bangun bandara dulu pesawat 700 yang beroperasi, saat covid merangkak ke 300 pesawat dan sekarang 420 pesawat, itu pun stagnan, kata Budi dalam laporan kinerja Sektor Perhubungan di Kantor Kemenhub, Selasa (1/9).
Menurutnya hal ini didorong juga karena industri penerbangan khususnya pabrikan maskapai yang masih belum pulih dari pandemi. Sehingga banyak pabrik besar yang mengalami kendala produksi.
Kedua, kondisi serupa juga terjadi di pabrikan spare part pesawat yang banyak mengalami kebangkrutan di saat covid-19.
Bahkan, sebagian pabrikan besar di Ukraina dan Rusia saat ini juga banyak yang tidak melakukan pengiriman spare part.
Sehingga penerbangan kita banyak yang tidak beroperasi, ada tongkrongannya tapi tidak bisa jalan karena spare part, ini masalah safety, ujar Budi.
Ketiga, isu lesunya daya beli masyarakat terhadap tiket penerbangan dalam negeri.
Budi menjelaskan bahwa 70% tarif itu harus sesuai dengan batas atas. Jika Tidak demikian, banyak komponen pembentuk harga seperti avtur dan leasing yang tidak bisa dibayar.
Untuk itu, menurutnya perlu ada upaya Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan subsidi. Sehingga harga tiket tidak dilepaskan kepada mekanisme pasar untuk menekan harga.
Asal tahu aja, Kementerian Perhubungan telah membangun sebanyak 27 bandara baru, dan revitalisasi 64 bandara, selama satu dekade masa kepemimpinan Jokowi.
Pembangunan agresif bandara ini diharapkan untuk mendukung konektivitas antarwilyah di dalam negeri maupun luar negeri.