wmhg.org – JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi pengumuman nama-nama menteri dan wakil menteri di era pemerintahan Prabowo Subiyanto periode 2024-2029.
Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga. Dilihat sekilas, beberapa menteri di bidang terkait ekonomi masih diisi oleh nama-nama lawas.
Sebagai contoh, posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kembali jadi milik Airlangga Hartanto. Sementara Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Posisi Menteri Perindustrian juga diisi lagi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.
Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi kini menjabat sebagai Kepala Dewan Ekonomi Nasional.
Adapun Menteri Perdagangan kini ditempati oleh Budi Santoso, setelah sebelumnya dijabat oleh Zulkifli Hasan. Namun, Budi Santoso bukan orang baru di Kementerian Perdagangan, karena pernah berposisi sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, para menteri yang telah ditunjuk di sektor ekonomi merupakan figur-figur yang sudah mumpuni dan memiliki rekam jejak yang baik.
Baca Juga: Kadin Indonesia Luncurkan Indonesia Cybersecurity Industry Report & ADIKSI
Menteri-menteri tersebut dipandang memiliki keahlian serta pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sehingga diharapkan dapat melanjutkan kebijakan atau program-program strategis yang sudah berjalan dengan baik.
Tentunya kami berharap melalui kehadiran para Menteri terpilih, dapat menambah keyakinan kepada dunia usaha bahwa arah kebijakan ekonomi akan tetap stabil dan fokus pada pemulihan serta pertumbuhan jangka panjang, ujar Yukki, Senin (21/10) malam.
Sementara itu, adanya menteri baru di beberapa sektor, seperti perdagangan dan UMKM, diyakini akan membawa harapan baru untuk penyegaran kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi dunia usaha saat ini.
Lantas, Kadin berharap penetapan menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih akan menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha untuk mulai menjalankan kembali ekspansi dan investasi.
Yukki melanjutkan, untuk menghadapi tantangan ekonomi seperti pelemahan daya beli, impor ilegal, dan PHK, para pelaku usaha membutuhkan insentif dan kebijakan yang mendukung dunia usaha nasional, seperti stimulus fiskal yang tepat, regulasi yang kondusif, serta perlindungan terhadap industri dalam negeri dari ancaman impor ilegal demi menjaga daya saing usaha lokal.
Selain itu, stabilitas regulasi dan kebijakan yang konsisten sangat penting untuk mendorong investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, imbuh dia.
Di samping itu, untuk memperkuat sisi permintaan, langkah-langkah yang mendukung penguatan kelas menengah dan memperluas kesempatan kerja juga menjadi sangat krusial bagi pemerintahan baru. Dari perspektif dunia usaha, penebalan bantalan sosial dalam anggaran belanja 2025 dapat memberikan stimulus signifikan bagi daya beli masyarakat.
Kadin menegaskan, upaya memperkuat kelas menengah melalui kebijakan insentif konsumsi yang tepat akan memastikan permintaan pasar domestik yang stabil dan tangguh, sehingga pada akhirnya menguntungkan dunia usaha.
Kelas menengah tidak hanya berperan sebagai konsumen utama, tetapi juga sebagai penggerak inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, tandas dia.