wmhg.org – Pemerintah Indonedia berencana kirim bantuan ke Myanmar ke terdampak bencana gempa bumi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bantuan itu diberikan karena mempertimbangkan luasnya dampak bencana serta kebutuhan mendesak di wilayah terdampak.
Pratikno mengatakan, bahwa Indonesia memang berkomitmen untuk membantu sesama negara ASEAN bila terdampak bencana.
Myanmar sebelumnya diguncang gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di daerah Sagaing – Mandalay, Myanmar, pada Jumat 28 Maret 2025 pukul 13.20 WIB dengan kedalaman 10 km. Guncangan tersebut dirasakan hingga India, Bangladesh, Thailand, dan China, serta diikuti oleh gempa susulan berkekuatan magnitudo 6,4.
Bencana itu dilaporkan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, serta ribuan warga kehilangan tempat tinggal.
Pratikno menyebut bahwa Indonesia akan segera mengirimkan Tim Urban Search and Rescue (USAR), Emergency Medical Team (EMT), serta bantuan logistik dan peralatan untuk mendukung upaya tanggap darurat.
“Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Myanmar. Tim USAR, tenaga medis, serta berbagai bantuan logistik akan diberangkatkan secara bertahap agar dapat segera membantu para korban,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya Rapat Tingkat Menteri secara daring, Minggu (30/3/2025).
Bantuan kemanusiaan itu akan dikirim dalam beberapa tahap. Tim pendahulu dijadwalkan berangkat besok, Senin (31/3), menggunakan penerbangan komersial. Kemudian, tim SAR akan diterbangkan dengan pesawat Hercules pada Selasa, 1 April 2025.
Selanjutnya, pada Kamis, 3 April 2025, tim EMT dan bantuan logistik lainnya akan dilepas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
BNPB turut mengoordinasikan distribusi bantuan dan kesiapan logistik, Kemenkes akan menyiapkan tenaga medis dan obat-obatan, Basarnas akan mengirimkan tim SAR dan perlengkapan penyelamatan, sementara TNI akan memberikan dukungan operasional dan pengamanan.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menjalin komunikasi dengan pemerintah Myanmar untuk memfasilitasi proses perizinan pengiriman bantuan.