wmhg.org – Sandra Dewi berpeluang untuk menjadi terperiksa dalam sidang kasus korupsi timah yang telah menyeret suaminya, Harvey Moeis sebagia terdakwa. Dalam fakta yang terungkap di sidang perdana Harvey Moeis, Sandra Dewi ternyata turut kecipratan uang miliaran rupiah terkait hasil korupsi suaminya.
Soal rencana pemeriksaan Sandra Dewi di persidangan Harvey Moeis diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar.
“Tentu, di persidangan semua saksi, ahli, termasuk terdakwa, akan didengar keterangannya,” ujar dikutip dari Antara, Kamis (14/8/2024).
Selain keterangan, lanjutnya, berbagai barang bukti juga akan dihadapkan dalam persidangan. Diketahui, jika 88 tas mewah milik Sandra Dewi yang dibelikan oleh Harvey Moeis dari hasil korupsi timah.
“Itu untuk membuat terang perkara ini,” ucapnya.
Sandra Dewi Kecipratan Duit
Diketahui, dalam sidang dakwaan perdana yang digelar pada hari ini, Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa mengalirkan uang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah kepada sang istri, Sandra Dewi, sebesar Rp3,15 miliar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardito Muwardi mengungkapkan uang tersebut berasal dari biaya pengamanan peralatanprocessingpenglogaman timah sebesar 500 dolar Amerika Serikat (AS) sampai 750 dolar AS per ton dari empatsmelterswasta.
Sandra Dewi selaku istri terdakwa menerima Rp3,15 miliar melalui rekeningnya yang ditransfer dari rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin periode tahun 2018-2023, ucap Ardito.
JPU menyebutkan uang biaya pengamanan peralatanprocessingpenglogaman timah dari keempatsmelterseolah-olah dicatat sebagai biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.
Uang terduga hasil korupsi timah juga dikirimkan ke rekening Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi senilai Rp80 juta untuk keperluan Sandra Dewi.
Adapun Harvey didakwa melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022, yang merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.
Atas perbuatannya, Harvey terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.