wmhg.org – Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemindahan Alwin Akbar alias AA, tahanan dalam perkara dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah dalam Wilayah IUP, PT Timah tahun 2015-2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, Alwin telah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Maret silam.
“Tetapi karena yang bersangkutan masih menghadapi perkara lain, juga perkara tindak pidana korupsi yaitu pengadaan peralatan washing plant tahun 2018 yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Blitung dan baru diputus pada tanggal 3 Desember 2024 yang lalu,” kata Harli, di Kejaksaan Agung, Kamis (5/12/2024).
Sejak ditetapkan menjadi tersangka pada Maret lalu, penyidik telah melakukan pemberkasan dan pemeriksaan terhadap para saksi. Kemudian, penyidik juga melakukan pengumpulan bukti. Kini pihak penuntut umum telah menyatakan terhadap perkara Alwin telah dinyatakan lengkap.
“Oleh karenanya, penyidik melakukan penjemputan dan pada hari ini akan dilakukan penyerahan tanggung jawab baik terhadap orang maupun barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum untuk memenuhi ketentuan pasal 139 KUHAP,” jelas Harli.
Dalam modusnya, Direktur Operasi Produksi PT Timah ini pada tahun 2017 membuat kebijakan agar tidak melakukan penambangan sendiri di wilayah IUP, tetapi justru melakukan pembelian terhadap biji timah dari para penambang ilegal
“Para penambang ilegal yang dibentuk dalam kelompok-kelompok masyarakat yang disebut dengan Mitra Jasa Pertambangan,” ujar Harli.
Seharusnya, lanjut Harli, PT Timah harus melakukan penambangan sendiri tapi ini justru melakukan pembelian terhadap masyarakat
“Jadi timahnya itu diproduksi secara ilegal oleh masyarakat lalu PT Timah sendiri yang membeli di IUPnya,” jelasnya.
Kemudian, pada tahun 2018 Alwin juga melakukan kerjasama atau melakukan permufakatan jahat dengan beberapa perusahaan-perusahaan dalam rangka proses pemurnian logam timah dengan harga yang lebih mahal dari yang biasa.
“Nah jadi ini dua hal yang kebijakan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama Direksi lain sehingga kami ketahui negara dirugikan sampai Rp300 triliun lebih,” kata Harli.
Kini Alwin ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, cabang Salemba.
“Ini masih dibawa ke Kejari Selatan, karena kan harus diserahkan administrasi tahap 2-nya. Nanti kami tunggu bagaimana sikap dari penuntut umum dilakukan penahanan di mana,” pungkas Harli.