wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum melakukan penahanan terhadap 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur untuk tahun anggaran 2019–2022.
Salah satu tersangka yang belum ditahan ialah mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang kini menjadi anggota DPR RI Anwar Sadad.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan alasan belum ditahannya para tersangka yaitu masa penahanan yang dinilai akan membatasi waktu penyidikan.
“Tidak ada kesulitan, bahwa penahanan tentunya akan membatasi masa penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (16/4/2025).
Selain itu, dia juga menambahkan bahwa penyidik masih perlu mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk dari hasil penggeledahan terbaru di Jawa Timur dan pemeriksaan sejumlah saksi.
“Namun memang penilaian penyidik ini masih perlu dilakukan tindakan upaya paksa baik itu penggeledahan, penyitaan, maupun pemeriksaan-pemeriksaan saksi,” jelasnya.
Hingga saat ini, penyidik telah menggeledah tujuh lokasi, termasuk rumah Anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti di Surabaya, Jawa Timur.
Sebelumnya, Anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menanggapi kabar mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, pada Senin (14/4/2025) pagi.
Dia menjelaskan penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam penggeledahan itu, La Nyalla mengungkapkan lima orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah yaitu M Eriyanto dan disaksikan oleh dua asisten rumah tangga.