wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah akan membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 dalam waktu dekat.
Dalam waktu dekat kita akan rapatkan, mungkin minggu depan, ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12).
Ia menambahkan, persiapan haji berjalan lancar. Kemenag saat ini menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang ada di Arab Saudi.
Sementara itu, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyoroti Komisi VIII DPR RI yang belum menyepakati dan menetapkan besaran BPIH, serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya. Padahal Desember 2024 hingga Januari 2025 DPR akan memasuki masa reses.
Berkaca pada musim haji tahun 2024, awal November 2023 Panja Haji sudah bekerja secara maraton dan akhir November hasil kesepakatan BPIH sudah disampaikan ke presiden.
Sebab itu, dikhawatirkan persiapan haji yang terlalu singkat dan mepet akan berdampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang tidak maksimal.
Di sisi lain calon jemaah butuh segera kepastian besaran biaya yang harus dilunasi dan jadwal keberangkatan.
“Waktunya sudah mepet. Saya khawatir jika persiapan tidak maksimal penyelenggaraan haji bisa terganggu. Bagi calon jemaah bisa banyak yang tidak mampu melunasi karena minim sosialisasi dan mendadak sehingga akan banyak kuota haji yang tidak terserap,” kata Mustolih.