wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan cukai plastik pada tahun 2024. Keputusan ini diketahui setelah kebijakan tersebut tidak dimasukkan dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah hanya mencantumkan rencana untuk memperluas cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Penerapan cukai akan terbatas pada MBDK untuk mendukung kesehatan masyarakat, tulis pemerintah dalam dokumen itu.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengonfirmasi bahwa pemerintah akan menunda kebijakan cukai plastik untuk saat ini. Fokus pemerintah saat ini adalah pada cukai MBDK karena tingginya konsumsi gula yang mengkhawatirkan.
Kita melihat bahwa cukai bisa membantu mengendalikan konsumsi. Prioritas kita saat ini adalah kesehatan terkait konsumsi gula, kata Febrio kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/8).
Pemerintah juga akan melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kebijakan cukai MBDK.
Sudah ada beberapa pembahasan dan konsultasi, dan tampaknya ini yang akan kita bahas lebih lanjut dengan DPR, tambahnya.