wmhg.org – JAKARTA. Program jumbo yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikhawatirkan bisa membebani APBN.
Bahkan, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mewanti-wanti lonjakan utang di pemerintahan baru bisa mencapai 41% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2029, apabila anggaran belanja dirancang lebih tinggi dan menyebabkan defisit APBN mencapai 3% dari PDB dalam lima tahun kedepan.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo memastikan visi dan misi alias program yang sudah dirancang Prabowo-Gibran sudah mempertimbangkan perlambatan ekonomi, dan sudah dilakukan simulasi.
“Jadi kita memahami risiko yg dihadapi APBN 2025-2029. Kita jangan berpandangan seolah-olah IMF (juga Bank Dunia) sebagai otoritas kebenaran ekonomi. Mereka sering salah dan mengoreksi proyeksinya sendiri,” tutur Drajad kepada Kontan, Senin (12/8).
Drajad memastikan, pemerintahan Prabowo nantinya akan menjaga disiplin fiskal dengan ketat. Ia juga menegaskan defisit fiskal dan rasio utang yang diperkirakan IMF meningkat, hanyalah spekulasi saja.
Pada dasarnya, Kata Drajad, Presiden terpilih Prabowo dan tim pakarnya menyadari, untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan ada pada pendapatan negara.
“Itu sebabnya, kami menyiapkan serangkaian terobosan untuk bisa mendobrak ‘kutukan 10%’ rasio pajak kita. Bahkan jika yang dihitung adalah pendapatan pajak yang dikumpulkan Ditjen Pajak, yaitu pendapatan pajak dalam negeri tanpa cukai, rasionya malah jauh lebih rendah lagi. Tidak tega saya menyebutkannya,” ungkapnya.
Drajad menyebut, anggaran belanja yang akan dijalankan pada pemerintahan baru akan mengikuti dengan kinerja pendapatan negara.
TKN Pastikan Visi Misi Prabowo-Gibran Sudah Memperkirakan Perlambatan dan Risiko Ekonomi